APBD DI TAHUN POLITIK

Pembicara: Endi Jaweng, Yenny Sucipto, Ray Rangkuti, Gulfino C., dan Gurnadi R.
Konpers SEKNAS FITRA APBD di Tahun Politik.

Pilkada serentak pada tahun 2018 menyajikan 574 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Berdasarkan data olah FITRA, dari 574 pasang calon kepala daerah, 38% merupakan pejabat eksekutif dan legislatif, sedangkan pejabat yang merupakan kepala atau wakil kepala daerah seperti bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, dan wakil gubernur mencapai 19%. Pejabat daerah tersebut tidak semua menjadi Incumbent, ada juga yang menyalonkan diri ke jenjang kebih tinggi seperti bupati/ walikota mencalonkan menjadi gubernur, atau mencalonkan diri di wilayah lain.

Banyaknya kepala daerah dalam pilkada tentu harus dikawal dengan baik karena berpotensi memanfaatkan jabatan, hal tersebut tentu akan mencoreng nilai demokrasi apa lagi sampai mengorbankan kepentingan publik seperti penyalahgunaan anggaran APBD untuk kepentingan pilkada. Berikut adalah modus-modus politisasi APBD ditahun politik:

FITRA: Realisasi Pajak Rendah dan Utang Negara Terus Membengkak

Yenny Sucipto, Gulfino, dan Gurnadi 

Tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai realisasi APBN 2017 mengecewakan. Peneliti FITRA Gurnadi Ridwan menyebutkan ada beberapa tema besar yang menjadi kritikan lembaganya. 

Pertama, realisasi pajak yang meleset dari target. Bahkan, sejak 2015, realisasi pajak selalu kurang dari 90 persen. Menurut Gurnadi, di antara faktor penyebab rendahnya realisasi pajak ialah tingginya ketergantungan terhadap sektor migas, lesunya daya beli masyarakat terhadap produk domestik, dan tata kelola pajak yang kurang optimal.