Menggugat Idealisme Aktivis di Lingkar Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun

(Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta dan Eksponen '98)

Dalam hazanah gerakan sosial (social movement) dan literatur gerakan politik (political movement) posisi aktivis memiliki tempat yang diperhitungkan. Meski Gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif untuk mengubah norma dan nilai (Smelser, 1962 : 3 ) tetapi dalam upaya kolektif itu hampir tidak hening dari suara dan peran aktivis yang menonjol.

Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik

Rilis FITRA

Beredarnya dokumen mirip kontrak antara pendamping desa dengan salah satu partai politik yang mengikat dua hal: wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran partai sungguh sangat disesalkan. FITRA mengutuj keras perbuatan ini.

Setahun Jokowi : Rapor Merah Politik Anggaran tidak berpihak Rakyat

Rilis FITRA.

Dalam setahun Jokowi-JK memimpin, FITRA mengukur implementasi janji nawacita dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Cerminan ini dapat dilihay dari Nawacita kedua yaitu : Membuat Pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis. Ditunjang dengan komitmen Tri Sakti berjanji mewujudkan perekonomian yang mandiri, tanpa hutang dan berdikari.

Setahun Jokowi JK : Lampu Kuning Nawacita yang Tak Kunjung Nyata

Saat ini adalah setahun pemerintahan Jokowi-JK dengan janji yang dibawa saat kampanye berupa Nawacita. Dalam  perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemerintahan, Jokowi berjanji dalam Nawacita point kedua yaitu : Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis.

Menolak RUU Pengampunan Pajak

Rilis FITRA

Apung Widadi & Yenni Sucipto

Saat ini pengelolaan anggaran negara baik itu dari sisi pemerimaan dan belanja di Indonesia sedang mengalami masa krisis. Krisis tersebut dimana, dari sisi penerimaan pemerintah lemah dalam meningkatkan pendapatan, justru banyak melakukan obral kebijakan pajak yang berdampak pada penurunan pendapatan. Sebaliknya, dalam sektor belanja, pemerintah banyak mengeluarkan untuk biaya infrastuktur nasional dan memangkas subsidi. Sebaliknya, infrastruktur yang dibiayai adalah sektor usaha besar yang berhubungan dengan investor. Kebutuhan dana besar menyebabkan pemerintah selalu defisit dalam pembiayaan, potensi ini menjadi kesempatan menaikkan hutang luar negeri, pembiayaan insfrastruktur diserahkan ke asing dan terakhir menghalalkan segara cara agar dana segar masuk ke Indonesia dalam bentuk pengampunan pajak. Kondisi darurat seperti ini berdampak pada ketidakseimbangan fiskal nasional sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin jauh dan membahayakan stuktur APBN yang berorientasi pada kelas elit dan kepentingan asing dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kecil.

Evaluasi Rezim Jokowi-JK: Jawaban dari Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh : Gurnadi R.

A.    PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Rupihan konsisten berada diangka Rp.14.000, saling tuding antar lembaga pemerintahan semakin panas, siapakah yang paling bertanggung jawab?. Siapa pun yang bertanggung jawab masyarakat adalah pihak yang paling terasa dari dampak melemahnya rupiah. Berbagai bahan kebutuhan pokok naik, belum lagi perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).