10 BUMN yang menyumbang deviden terbesar, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN:

*sumber: DJA 2010-2014 (LKPP audited)

		*dalam Rp. Penuh
No	Tahun 2010	Jumlah
1	PT Pertamina	9.508.899.687.824
2	PT Perusahaan Listrik Negara	4.000.000.000.000
3	PT Telkom	2.973.997.410.676
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.132.115.583.926
5	PT Bank Mandiri	1.676.517.780.000
6	PT Freeport Indonesia	1.513.926.787.500
7	PT Bank Rakyat Indonesia	1.246.070.000.000
8	PT Semen Gresik	933.186.480.700
9	PT Tambang Batubara Bukit Asam	799.079.872.500
10	PT Pupuk Sriwidjaya	617.939.000.000
	Total 10 BUMN	25.401.732.603.126

Menggugat Idealisme Aktivis di Lingkar Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun

(Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta dan Eksponen '98)

Dalam hazanah gerakan sosial (social movement) dan literatur gerakan politik (political movement) posisi aktivis memiliki tempat yang diperhitungkan. Meski Gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif untuk mengubah norma dan nilai (Smelser, 1962 : 3 ) tetapi dalam upaya kolektif itu hampir tidak hening dari suara dan peran aktivis yang menonjol.

Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik

Rilis FITRA

Beredarnya dokumen mirip kontrak antara pendamping desa dengan salah satu partai politik yang mengikat dua hal: wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran partai sungguh sangat disesalkan. FITRA mengutuj keras perbuatan ini.

Setahun Jokowi : Rapor Merah Politik Anggaran tidak berpihak Rakyat

Rilis FITRA.

Dalam setahun Jokowi-JK memimpin, FITRA mengukur implementasi janji nawacita dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Cerminan ini dapat dilihay dari Nawacita kedua yaitu : Membuat Pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis. Ditunjang dengan komitmen Tri Sakti berjanji mewujudkan perekonomian yang mandiri, tanpa hutang dan berdikari.

Setahun Jokowi JK : Lampu Kuning Nawacita yang Tak Kunjung Nyata

Saat ini adalah setahun pemerintahan Jokowi-JK dengan janji yang dibawa saat kampanye berupa Nawacita. Dalam  perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemerintahan, Jokowi berjanji dalam Nawacita point kedua yaitu : Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis.

Menolak RUU Pengampunan Pajak

Rilis FITRA

Apung Widadi & Yenni Sucipto

Saat ini pengelolaan anggaran negara baik itu dari sisi pemerimaan dan belanja di Indonesia sedang mengalami masa krisis. Krisis tersebut dimana, dari sisi penerimaan pemerintah lemah dalam meningkatkan pendapatan, justru banyak melakukan obral kebijakan pajak yang berdampak pada penurunan pendapatan. Sebaliknya, dalam sektor belanja, pemerintah banyak mengeluarkan untuk biaya infrastuktur nasional dan memangkas subsidi. Sebaliknya, infrastruktur yang dibiayai adalah sektor usaha besar yang berhubungan dengan investor. Kebutuhan dana besar menyebabkan pemerintah selalu defisit dalam pembiayaan, potensi ini menjadi kesempatan menaikkan hutang luar negeri, pembiayaan insfrastruktur diserahkan ke asing dan terakhir menghalalkan segara cara agar dana segar masuk ke Indonesia dalam bentuk pengampunan pajak. Kondisi darurat seperti ini berdampak pada ketidakseimbangan fiskal nasional sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin jauh dan membahayakan stuktur APBN yang berorientasi pada kelas elit dan kepentingan asing dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kecil.

Evaluasi Rezim Jokowi-JK: Jawaban dari Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh : Gurnadi R.

A.    PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Rupihan konsisten berada diangka Rp.14.000, saling tuding antar lembaga pemerintahan semakin panas, siapakah yang paling bertanggung jawab?. Siapa pun yang bertanggung jawab masyarakat adalah pihak yang paling terasa dari dampak melemahnya rupiah. Berbagai bahan kebutuhan pokok naik, belum lagi perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Membaca Pergeseran Sikap PAN

Ubedilah Badrun

Akhirnya sejak 2 September 2015 ini secara terang benderang PAN mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sikap itu mengkristral dari pernyataan Ketua umum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu Jokowi di Istana.

Berbagai media masa mengabarkan PAN telah bergabung dengan pemerintahan meski agak malu karena sambil menyatakan tidak otomatis bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH adalah sebutan koalisi pendukung Jokowi-JK saat Pemilu Presiden 2014 lalu. Koalisi yang pada waktu itu berseberangan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang diikuti PAN, dimana PAN sebagai salah satu motor penting KMP pendukung Prabowo-Hatta. Lantas apa yang mungkin bisa dibaca dari pergeseran sikap PAN ini?

Motif PAN Mendukung Pemerintah

Presiden diharap ambil langkah tegas perbaiki ekonomi

Ubedilah Badrun (Pengamat Politik)

"Misalnya, lakukan secara serius pemberantasan mafia sembako dan tingkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan insentif,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekaligus untuk mendapat kepercayaan publik.

Tasbih dan Renungan

Oleh: Gurnadi R.

tasbih & renungan

Hari ini sedang tidak ada kerjaan, karena beberapa projekku sudah selesai. Hari ini teras sangat lambat, tidak seperti hari biasanya jika menjelang pukul 07.00 aku sudah direpotkan dengan urusan sana-sini.

Karena tak terbiasa berdiam diri, aku keluar menuju halaman belakang, ku coba mencari aktifitas, kulihat pohon cabai, pare, pandan, jeruk, anggur, jambu dan mangga di halaman belakang. Aku sangat hobi menanam, klo kata kieluargaku tanganku itu dingin, maksudnya apa yang ku tanam bisa tumbuh –aku cukup tersanjung. Segera ku ambil ember dan gayung kecil, ku sirami satu persatu tanaman yang ada, kemudian langkahku menuju ke teras rumah dan menyiram tanaman hias kuping gajah. Selesai sudah aktifitas menyiram tanaman, hannya butuh 20 menit.

Bayang-bayang Kegagalan Pemerintahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun (Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta/UNJ)

Ubedilah Badrun

Membangun optimisme itu sangat penting. Ia seperti energi listrik yang menggerakan mesin-mesin pabrik yang memproduksi barang. Dengan bergeraknya mesin pabrik memproduksi barang maka dapat dikalkulasi berapa jumlah barang yang diproduksi dalam sehari, sebulan, setahun dan seterusnya. Oleh karenanya optimisme itu sebangun dengan produktifitas. Begitu juga membangun sebuah negara. Optimisme itu penting karena dengan optimisme itu memberi kontribusi besar bagi tingginya produktivitas sebuah negara.

70 Tahun Indonesia dan Bobroknya Sistem Politik

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun
(Pengamat Sosial Politik UNJ dan Direktur Puspol Indonesia)

Ubedilah Badrun

Pada usia 70 tahun Indonesia merdeka, hiruk pikuk politik masih terus terjadi. Di tengah hiruk pikuk itulah hampir tidak ada yang mencermati sisi yang membahayakan dari sistem politik yang sedang dipraktekkan. Semuanya seolah larut dalam euphoria demokrasi yang terus berjalan. Logika stake holders politik masih meyakini jika menang pemilu semua masalah akan selesai.

Review Film: Taare Zameen Par (Seperti Bintang-bintang di Langit)

Oleh: Gurnadi R. 

Tokoh utama   : Ishaan Nandkishore Awast & Ram Shankar Nikumbh

Sutradara         : Aamir Kahn

Produser          : Aamir Khan

Tahun rilis       : 21 Desember 2007 (Film)

Negara asal      : India

Bahasa             : Hindi atau English

Hukuman dan label buruk adalah hal yang harus diterima oleh murid bodoh, nakal, dan malas, begitulah dunia memperlakukan murid yang bermasalah. Film "Taare Zameen Par" menggambarkan dengan apik kisah Ishaa, seorang murid berumur 8 tahun yang menderita dislexia. Dislexia memungkinkan penderita kesulitan memahami tulisan dan membaca, biasanya penderita ini dibarengi dengan kejalan lain seperti kekurangan konsentrasi dalam memahami banyak instruksi dan ganguan lain seperti lemahnya saraf motorik. Hal tersebut membuat Ishaa sulit mengikuti pelajaran di sekolah.

RESENSI BUKU: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut

RESENSI

Judul Buku	: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut
Jenis Buku	: Nonfiksi (Kumpulan Esai)
Judul	: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?
Pengarang	: Muhammad RidwanAlimudin
Penerbi	: Ombak
Tahun	: 2013 (cetakan II)
Halaman	: 174

Kajian kelauatan dan masyarakat pesisir sekarang mulai disadari sebagai kajian yang penting. Negara Indonsesia adalah salah-satu negara yang memiliki sejarah laut yang besar terutama pada zaman Nusantara. Laut tidak  hannya menyumbang sendi ekonomi untuk manusia, ia juga menyumbang kekayaan bagi peradaban bahari bangsa. Kekinian laut menjadi sumber ekonomi masa depan, konsep ekonomi biru (Blue Economi) mulai marak dibicarakan. Zona laut kekinian banyak diperebutkan negara-negara tetangga, liat saja pulau Sipan dan Ligitan. M. Ridwan Alimudin mencoba menyadarkan kita tentang pentingnya mencintai laut, khususnya generasi muda. Penulis menyampaikan kumpulan esainya dengan bahasa yang mudah dicerna (popular) tetapi memiliki makna yang sangat kaya. Gagasan yang coba diangkat sangat tidak biasa, ia melihat nelayan sebagai subjek aktif dari pembangunan itu sendiri. Orang darat mengagap orang laut sebagai pelaut ulung atau penakluk laut, pernahkan menjadi nelayan? –gagasan yang menggelitik namun penuh makna. Sebagai seorang penulis, fotografer, dan jurnalis; M. Ridwan Alimudin mengajak kita untuk melihat laut sebagai budaya, laut sebagai mata ekonomi dan laut sebagai alat pemersatu bangsa.

Refleksi 17 tahun Reformasi

Oleh : R. Gurnadi (Puspol-Indonesia)

JAKARTA- 21 mei 1998 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tumbangnya rezim Pak Harto, menjadi penanda pindahnya sistem politik diktatorisme ke sistem politik demokrasi. Reformasi tidak terasa sudah berjalan selama 17 tahun, lantas apakah Reformasi sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan?, dan apa saja cita-cita kemerdekaan itu?.

BLBI: Beban Rezim Jokowi-JK

Oleh : Gurnadi R. (Puspol-Indonesia)
 

JAKARTA- Tentu kita masing ingat dengan mega skandal kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sampai sekarang kasus BLBI belum menemui titik temu. Menurut Kusfiardi (Direktur Kajian di PUSPOL Indonesia dan juga penggiat KAU), kasus BLBI harus segera dituntaskan karena kasus ini bisa berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia dan membebani pemerintahan Jokowi-JK.

Paradok Gerakan Mahasiswa

Oleh: Gurnadi R. (PUSPOL-Indonesia)

JAKARTA- Tanggal 21 Mei ditandai sebagai hari peringatan Reformasi. Berbagai gerakan mencoba melakukan refleksi atau peringatan 17 tahun reformasi, salah-satunya adalah mahasiswa. Media masa mencoba mepotret gerakan mahasiswa. Ada yang melakukan dialog dengan presiden di instana negara dan ada pula yang melakukan aksi masa di depan simbol-simbol kekuasaan. Kedua model gerakan tersebut dirasa sangat afdol dilakukan.

Refleksi 17 tahun Reformasi

Oleh : Gurnadi R.

Tanggal 21 mei 1998 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tumbangnya rezim Pak Harto, menjadi penanda pindahnya sistem politik diktatorisme ke sistem politik demokrasi. Reformasi tidak terasa sudah berjalan selama 17 tahun, lantas apakah Reformasi sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan?, dan apa saja cita-cita kemerdekaan itu?.

Cita-cita kemerdekaan diantaranya adalah mencerdaskan anak bangsa, mensejahterakan bangsa, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Lengkapnya cita-cita kemerdekaan tertera jelas dalam UUD’45. Lantas apakah cita-cita kemerdekaan dan reformasi sudah berjalan dengan baik?

Aktivis 98: cita-cita reformasi belum tercapai

"belum mampu melahirkan pemerintahan yang efektif"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta dan mantan aktivis 1998 dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan cita-cita reformasi menjadikan Indonesia bangsa aman, mandiri, sejahtera, dan tidak korupsi belum tercapai.

"Di bidang politik belum mampu melahirkan pemerintahan yang efektif," kata Badrun ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Aktivis 98: 17 Tahun Reformasi, Oligarki Politik Makin Subur

Jakarta, HanTer - Mantan Aktivis 98 Ubedilah Badrun menuturkan sejak jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) pada masa Presiden ke 2 Soeharto hingga masuk kepada pemerintahan Jokowi-JK, sistem politik Indonesia tidak mampu melahirkan pemerintahan yang efektif.

17 Tahun Reformasi (Berita Foto)

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada 21 mei 1998, Indonesia memasuki episode baru. Sistem politik diktatorisme telah tumbang dan digantikan dengan sistem politik demokratis. Sayangnya demokrasi yang berjalan selama 17 tahun tidak kunjung melahirkan pemerintah yang efektif. Para pelaku gerakan Reformasi baik yang ada di dalam sistem atau yang ada diluar sistem saat ini, menggugat arah negeri ini.

Foto Diskusi Publik: 17 Tahun Reformasi:

(urutan nama dari kiri ke kanan)

1. Moderator: Ahmad tarmiji Al-Khudri

2. Hanri Basel (Aktifis 98 dan Profesional)

3. Ubedilah badrun (Aktifi 98, Pengamat Politik UNJ, dan Direktur Puspol Indonesia)

4. Kusfiardi (Aktifi 98 dan Pengamat Politik)

5. Sarbini (Aktifi 98 dan Politisi partai hanura)

6. Ronny Setiawan (Ket.BEMUNJ 2015 dan Kor.Wil Jakarta)

7. Masinton Pasaribu (Aktifi 98 dan Anggota DPR RI)

Etika Politik Puan dan Tjahjo Dipertanyakan

JAKARTA,suaramerdeka.com – Status keanggotaan Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang masih merangkap jabatan sebagai anggota DPR, adalah pertama kali sepanjang 50 tahun sejarah DPR RI.  Menurut pengamat politik yang Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Ubedillah Badrun, kejadian ini sungguh memalukan dan menunjukan rendahnya mentalitas kenegaraan sekaligus etika politik kedua tokoh tetsebut,  karena sudah sekian bulan berstatus sebagai Menteri tetapi tidak mundur sebagai anggota DPR. “Ini sudah berbulan-bulan, mengapa tidak juga sadar dan segera mundur dari anggota DPR. Yang lebih memprihatinkan lagi jika keduanya ternyata masih menerima gaji sebagai anggota DPR dan tidak menyadari kekeliruannya. Ini bencana politisi. Patut kita pertanyakan etika politik mereka,” kata Ubedillah kepada suaramerdeka.com, malam ini.

Menurut Ubedillah, sebaiknya mereka secara etik mundur dari arena politik atau mundur dari kedua jabatanya, atau paling minimal minta maaf ke publik dan mengembalikan seluruh gaji nya kepada negara. Padahal kalau saja mereka peka sejak awal sebenarnya sederhana saja yang  bersangkutan melalui fraksinya perlu menyampaikan surat pengunduran diri ke pimpinan DPR.

Mengenal Community Development (Bagian 1)

“Ribuan kata, ciptakan wacana. Satu Aksi, ciptakan perubahan”

Oleh: gurnadi ridwan

1. Pendahuluan

Community Development (CD) atau komunitas pembangunan, merupakan salah satu strategi dalam pembangunan social. Menurut Carrt J. (1970) Community Development adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh warga komunitas untuk bekerja sama demi masa depan komunitas itu sendiri. Dalam artian yang lebih luas Taliziduhu (1990) menjelaskan Community Development sebagai perubahan social berencana dimana sesaranya adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi, social bahkan politik. Dalam artian yang lebih sempit Community Development sebagai perubahan berencana di lokasi tertentu, seperti kampung, desa atau perkotaan.

PUSPOL: UU Lalu Lintas Devisa Membahayakan Perekonomian Nasional

oleh: yasin habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dinilai sangat berbahaya bagi perekonomian nasional karena bertentangan dengan amanat konstitusi. Demikian menurut direktur kajian bisnis dan ekonomi pada Pusat Studi Sosial Politik (PUSPOL) Kusfiardi.

FENOMENA PEREBUTAN RUANG EKONOMI

(Studi Kasus Komunitas Nelayan Karangsong Indramayu Jawa Barat)

Abstracts

The research aims to identify conflicts in fishermen community under the Dahrendrof’s theory of conflict. The research is done qualitatively using case study method. The researcher conducted interviews, observations, bibliograpic studies to collect both primary and secondary data. The result showed that the natures and characteristics of conflict among fishermen are divided into two, namely latent and manifest conflicts. Those characteristics of conflicts create smaller group of conflicts in the economic space competition. Conflicts among fishermen community in Karangsong Indramayu West Java are the potential trigger for social changes.

Keywords : Fishermen conflicts and fisheries resources

Yudi Latif: KAYA PARTAI, MISKIN PEMIMPIN

Yudi Latif

Oleh: Yudi Latif

Demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2012 terus memperlihatkan kecenderungan serba paradoks. Minat mendirikan partai politik tak kunjung surut, bersejalan dengan kecenderungan para politisi dan partai politik untuk memperkaya diri. Saat yang sama mutu demokrasi Indonesia tetap miskin (defisit), tidak berhasil melakukan pendalaman (perbaikan institusional) dan perluasan (membawa keadilan dan kesejahteraan).

Di tengah fenomena demokrasi seperti itu, yang dikembangkan oleh para pemimpin politik adalah sikap apologetika. Apologetika adalah suatu sikap untuk mengambil sebagian pandangan yang memperkuat pendakuan (klaim) seraya menolak sebagian lain yang melemahkan. Seperti sikap pemerintah yang begitu doyan mengumbar penilaian dunia luar yang menguntungkan, tetapi begitu reaktif menolak penilaian lain yang mementalkan klaim keberhasilannya.