
Menurut Ubedillah, sebaiknya mereka secara etik mundur dari arena
politik atau mundur dari kedua jabatanya, atau paling minimal minta maaf
ke publik dan mengembalikan seluruh gaji nya kepada negara. Padahal
kalau saja mereka peka sejak awal sebenarnya sederhana saja yang
bersangkutan melalui fraksinya perlu menyampaikan surat pengunduran diri
ke pimpinan DPR.
“Lalu DPR mengirimkan surat ke KPU meminta data tentang calon anggota
DPR di dapil yang sama dengan mereka yang suaranya terbesar dibawah
mereka lalu DPR mengganti mereka dengan calon anggota DPR yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat
perolehan suara dari partai politik yang sama di daerah pemilihan yang
sama tersebut. Tentu ada semacam restu politik dari DPP partai yang
bersangkutan. Tapi ini sudah ber bulan-bulan tidak dilakukan, itulah
yang aneh dan memalukan. Ada maksud apa sebenarnya PDIP tidak segera
mengganti Puan dan Tjahjo?,” kata dia.(Hartono Harimurti/SM Network)
Sumber: suaramerdeka.com | http://puspol-indonesia.org/etika-politik-puan-dan-tjahjo-dipertanyakan/
0 komentar:
Posting Komentar