APBD DI TAHUN POLITIK

Pembicara: Endi Jaweng, Yenny Sucipto, Ray Rangkuti, Gulfino C., dan Gurnadi R.
Konpers SEKNAS FITRA APBD di Tahun Politik.

Pilkada serentak pada tahun 2018 menyajikan 574 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Berdasarkan data olah FITRA, dari 574 pasang calon kepala daerah, 38% merupakan pejabat eksekutif dan legislatif, sedangkan pejabat yang merupakan kepala atau wakil kepala daerah seperti bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, dan wakil gubernur mencapai 19%. Pejabat daerah tersebut tidak semua menjadi Incumbent, ada juga yang menyalonkan diri ke jenjang kebih tinggi seperti bupati/ walikota mencalonkan menjadi gubernur, atau mencalonkan diri di wilayah lain.

Banyaknya kepala daerah dalam pilkada tentu harus dikawal dengan baik karena berpotensi memanfaatkan jabatan, hal tersebut tentu akan mencoreng nilai demokrasi apa lagi sampai mengorbankan kepentingan publik seperti penyalahgunaan anggaran APBD untuk kepentingan pilkada. Berikut adalah modus-modus politisasi APBD ditahun politik:

FITRA: Realisasi Pajak Rendah dan Utang Negara Terus Membengkak

Yenny Sucipto, Gulfino, dan Gurnadi 

Tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai realisasi APBN 2017 mengecewakan. Peneliti FITRA Gurnadi Ridwan menyebutkan ada beberapa tema besar yang menjadi kritikan lembaganya. 

Pertama, realisasi pajak yang meleset dari target. Bahkan, sejak 2015, realisasi pajak selalu kurang dari 90 persen. Menurut Gurnadi, di antara faktor penyebab rendahnya realisasi pajak ialah tingginya ketergantungan terhadap sektor migas, lesunya daya beli masyarakat terhadap produk domestik, dan tata kelola pajak yang kurang optimal. 

Kenaikan Tunjangan DPRD Bakal Bebani APBD

Jakarta – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenaikan tunjangan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah N 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada 2 juni 2017. Kenaikan tunjangan dinilai bakal bebani APBD. “Naiknya tunjangan anggota DPRD se-Indonesia melalui PP 18/2017 tentu menjadi anomali ditengah defisit anggaran,” kata Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Jakarta, Selasa (25/7).

Hilangnya Aset Tanah DKI Jakarta

Oleh: Gurnadi Ridwan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 pasal 45 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah (BMD) menjelaskan bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD meliputi aspek administrasi, fisik, dan hukum. Aspek administrasi adalah segala kelengkapan dokumen yang menunjanga. spek hukum. Aspek hokum adalah bentuk legal sebagai bukti kepemilikan atas BMD, sehingga asset tidak dapat digugat oleh pihak lain. Aspek fisik adalah kejelasan aset yang meliputi; bentuk, luas, lokasi, jumlah, jenis, dan alamat. Berdasarkan data nilai asset daerah yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan bangunan sesuai yang tercantum dalam Neraca Daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

    (dalamrupiah)

AkunAsetTetap	Nilai
(1)	(2)
Tanah	271,561,924,821,489
PeralatandanMesin	13,392,474,082,635
GedungdanBangunan	15,566,967,164,876
Jalan, IrigasidanJaringan	29,357,168,861,315
AsetTetapLainnya	1,318,843,852,752
KonstruksiDalamPengerjaan	1,680,312,848,375

Tabel. AsetTetappadaNeracaPemerintahProvinsi DKI Jakarta TA2013

(Sumber: DTT Manset DKI 2014/ IHPS 2015)

“Beberapa Aset Tanah Pemprov DKI Belum di Sertifikasi”

Oleh : Gurnadi R.

Berdasarkan Permendagri Nomor  17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk tanah harus disertifikatkan atas nama Pemprov DKI Jakarta. Pada Neraca TA 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp. 271.561.924.821.489 (audited). Nilai Aset Tetap tersebut berasal dari kompilasi Aset Tetap Tanah yang berada di 745 satker Pemprov DKI Jakarta.

    (dalamrupiah)

AkunAsetTetap	Nilai
(1)	(2)
Tanah	271,561,924,821,489
PeralatandanMesin	13,392,474,082,635
GedungdanBangunan	15,566,967,164,876
Jalan, IrigasidanJaringan	29,357,168,861,315
AsetTetapLainnya	1,318,843,852,752
KonstruksiDalamPengerjaan	1,680,312,848,375

Tabel. AsetTetappadaNeracaPemerintahProvinsi DKI Jakarta TA2013

(Sumber: DTT Manset DKI 2014/ IHPS 2015)

Setahun Jokowi : Rapor Merah Politik Anggaran tidak berpihak Rakyat

Rilis FITRA.

Dalam setahun Jokowi-JK memimpin, FITRA mengukur implementasi janji nawacita dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Cerminan ini dapat dilihay dari Nawacita kedua yaitu : Membuat Pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis. Ditunjang dengan komitmen Tri Sakti berjanji mewujudkan perekonomian yang mandiri, tanpa hutang dan berdikari.

Setahun Jokowi JK : Lampu Kuning Nawacita yang Tak Kunjung Nyata

Saat ini adalah setahun pemerintahan Jokowi-JK dengan janji yang dibawa saat kampanye berupa Nawacita. Dalam  perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemerintahan, Jokowi berjanji dalam Nawacita point kedua yaitu : Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis.

Menolak RUU Pengampunan Pajak

Rilis FITRA

Apung Widadi & Yenni Sucipto

Saat ini pengelolaan anggaran negara baik itu dari sisi pemerimaan dan belanja di Indonesia sedang mengalami masa krisis. Krisis tersebut dimana, dari sisi penerimaan pemerintah lemah dalam meningkatkan pendapatan, justru banyak melakukan obral kebijakan pajak yang berdampak pada penurunan pendapatan. Sebaliknya, dalam sektor belanja, pemerintah banyak mengeluarkan untuk biaya infrastuktur nasional dan memangkas subsidi. Sebaliknya, infrastruktur yang dibiayai adalah sektor usaha besar yang berhubungan dengan investor. Kebutuhan dana besar menyebabkan pemerintah selalu defisit dalam pembiayaan, potensi ini menjadi kesempatan menaikkan hutang luar negeri, pembiayaan insfrastruktur diserahkan ke asing dan terakhir menghalalkan segara cara agar dana segar masuk ke Indonesia dalam bentuk pengampunan pajak. Kondisi darurat seperti ini berdampak pada ketidakseimbangan fiskal nasional sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin jauh dan membahayakan stuktur APBN yang berorientasi pada kelas elit dan kepentingan asing dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kecil.

Evaluasi Rezim Jokowi-JK: Jawaban dari Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh : Gurnadi R.

A.    PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Rupihan konsisten berada diangka Rp.14.000, saling tuding antar lembaga pemerintahan semakin panas, siapakah yang paling bertanggung jawab?. Siapa pun yang bertanggung jawab masyarakat adalah pihak yang paling terasa dari dampak melemahnya rupiah. Berbagai bahan kebutuhan pokok naik, belum lagi perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

RESENSI BUKU: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut

RESENSI

Judul Buku	: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut
Jenis Buku	: Nonfiksi (Kumpulan Esai)
Judul	: Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?
Pengarang	: Muhammad RidwanAlimudin
Penerbi	: Ombak
Tahun	: 2013 (cetakan II)
Halaman	: 174

Kajian kelauatan dan masyarakat pesisir sekarang mulai disadari sebagai kajian yang penting. Negara Indonsesia adalah salah-satu negara yang memiliki sejarah laut yang besar terutama pada zaman Nusantara. Laut tidak  hannya menyumbang sendi ekonomi untuk manusia, ia juga menyumbang kekayaan bagi peradaban bahari bangsa. Kekinian laut menjadi sumber ekonomi masa depan, konsep ekonomi biru (Blue Economi) mulai marak dibicarakan. Zona laut kekinian banyak diperebutkan negara-negara tetangga, liat saja pulau Sipan dan Ligitan. M. Ridwan Alimudin mencoba menyadarkan kita tentang pentingnya mencintai laut, khususnya generasi muda. Penulis menyampaikan kumpulan esainya dengan bahasa yang mudah dicerna (popular) tetapi memiliki makna yang sangat kaya. Gagasan yang coba diangkat sangat tidak biasa, ia melihat nelayan sebagai subjek aktif dari pembangunan itu sendiri. Orang darat mengagap orang laut sebagai pelaut ulung atau penakluk laut, pernahkan menjadi nelayan? –gagasan yang menggelitik namun penuh makna. Sebagai seorang penulis, fotografer, dan jurnalis; M. Ridwan Alimudin mengajak kita untuk melihat laut sebagai budaya, laut sebagai mata ekonomi dan laut sebagai alat pemersatu bangsa.

Untung berinvestasi Emas

Untung berinvestasi Emas[1]

            Emas menjadi simbol sosial di masyarakat sebagai alat untuk mengkonfirmasi status sosial seseorang atau keluarga, bahkan emas dilambahkan sebagai simbol kesejahteraan di berbagai negara, contohnya saja emas pada ujung MONAS (Monumen Nasional), tugu emas melambangkan kesejahteraan bangsanya, banyak artis atau tokoh publik yang menjadikan emas sebagai simbol kemapanan atau kekayaan, selain harganya cukup mahal (jika di rupiahkan) emas menjadi alat trangsaksi di beberapa Negara.

            Karena emas menjadi simbol status sosial pemilikinya, kemudian timbul pertannyaan kenapa banyak orang yang mencari emas atau menginvestasi emas?

KKL: Moral Ekonomi Petani Masyarakat (Belum di Edit)

(Studi Kasus Desa Dukuh Tengah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal  Propinsi Jawa Tengah)

Disusun Oleh:

Gurnadi Ridwan

Iqbal Aminuzal

Neny Mulyaningsih

Nesa Febrisanti

Sosiologi Pembangunan ( Non Reguler )’09

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

2012