skip to main |
skip to sidebar
Saat ini adalah setahun pemerintahan Jokowi-JK dengan janji yang
dibawa saat kampanye berupa Nawacita. Dalam
perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemerintahan, Jokowi berjanji
dalam Nawacita point kedua yaitu : Membuat
Pemerintah Tidak Absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih,
efektif dan demokratis.
Saat ini setelah setahun Jokowi JK, FITRA menilai Nawacita masih
belum nyata dalam implementasi politik anggaran Negara. Beberapa catatan
tersebut adalah :
1. Politik Anggaran Jokowi-JK
terkait Nawacita tidak tercermin dalam APBN P 2015 dan RAPBN 2016.
2. Mekanisme pengelolaan Public Privat Partnership tidak efisien
dan terkesan menjual Negara. Kasus 35.000 MW dan Kereta Cepat.
3. Indeks Transpansi Anggaran
Pemerintah masih rendah.
4. Pelaksanaan belanja Sosial
Seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar menghilang dari
peredaran.
5. Pengelolaan subsidi Negara dan
pengalihan subsidi Negara belum transparan dan akuntabel.
6.Penyerapan anggaran pemerintah
masih rendah masih 46 persen per September 2015.
7. Utang Luar Negeri Meningkat
Utang pemerintah Indonesia terus bertambah. Data terbaru menunjukkan total
utang pemerintah telah menembus Rp.3.005,51 triliun pada Agustus 2015.
8. Pengelolaan BUMN yang
digadaikan dengan utang luar negeri hutang BUMN Bank Mandiri, BRI, BNI, BTPN
Rp. 40 Triliun dan bancakan PMN 102 triliun dalam waktu kurang dari tujuh
bulan.
9. Akuntabilitas anggaran
pemerintahan masih rendah, Kementrian Keuangan paling buruk dan rugikan
keuangan Negara (hasil Audit BPK).
10. Pengelolaan Dana Desa belum sempurna, masih setetes karena masalah
administrasi pusat.
11. Paket kebijakan Ekonomi, berorientasi pada pengusaha bukan pada
rakyat.
12. Usulan RUU Pengampunan Pajak oleh Pemerintah salah kaprah.
13. Perpanjangan kontrak Freeport bukti Jokowi tidak memperjuangkan
Nawacita demi kemandirian bangsa.
Demikian.
SEKNAS FITRA:
Yenny Sucipto
Apung Widadi
Misbahul Hasan
Widya Kartika
Yentu Nurhidayat
0 komentar:
Posting Komentar