“Melanggar etik, Koalisi Penegak Citra DPR laporkan 4 anggota DPR ke MKD”

Oleh : Gurnadi R. 

Ahmad Hanafi (IPC) bertemu dengan perwakilan MKD untuk menyerahkan berkas dan dokumen pengaduan.

 

Pada Rabu, 9 November 2016, Koalisi Penegak Citra DPR yang diwakili FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), IPC (Indonesia Parliamentary Centre), Kopel (Komite Pemantau Legislatif), dan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), mendatangi MKD (Makamah Kehormatan Dewan), hal ini terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah anggota DPR. Beberapa oknum DPR terlihat mendampingi sidang kasus mantan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Bareskim Mabes Polri.

Aksi 4 November 2016 : Sebuah Sejarah

Oleh: Gurnadi R.

".......And if you can't help them, at least don't hurt them." -Dalai Lama-

Aksi 4 november 2016 merupakan respon umat islam atas pernyataan gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Pak Ahok dianggap menistakan agama, ketika sedang melakukan kunjungan dinas di kepulauan seribu. Diperkirakan hampir 200.000 demonstran memenuhi ring satu RI. Dalam agenda aksinya, demonstran melakukan longmuch dari Patung Kuda menuju Istana RI. Demonstran tidak hannya berasal dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusatenggara. 

Aksi 4 november, tersebut menunjukan bahwa solidaritas keagamanan tidak hannya ditingkat lokal (jakarta) dan elit (pemuka agama), tetapi juga muslim secara keseluruhan (apapun latar belakang sosial-ekonomi). Jika dilihat kacamata positif, hal ini tentu bisa menjadi kekuatan di masa mendatang, tinggal bagaimana negara dan organisasi terkait menata menjadi gerakan yang konstruktif dan positif. Kecepatan dan kepekaan negara menangkap situasi ini, tentu menetukan kesatuan bangsa kedepan.

FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty

Jakarta, pada Senin, 26 September 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Tax Amnesty: Kemana arah dan tujuannya?”

Kegiatan tersebut merupakan wujud keresahan mahasiswa terhadap Program Tax Amnesty yang dinilai “elitis” sehingga masyarakat secara umum tidak memahami subtansi program tersebut.

“Sosialisasi yang dilakukan belum memberikan pemahaman yang holistik bagi masyarakat. Tax Amnesty secara substansi masih jauh diatas nirwana sedangkan rakyat sudah harus memahami dan harus berpartisipasi” ujar Riski selaku mahasiswa UNJ sekaligus moderator diskusi.

Pada kesempatan tersebut, Gunardi Ridwan mewakili Seknas FITRA menjadi narasumber terkait Tax Amnesty dari prespektif anggaran.

Ringkasan Atas RAPBN-P 2016

oleh : Gurnadi R.

A.      PMN (Penyertaan Modal Negara)

Didalam pembahasan RAPBNP 2016, pemerintah menganggarkan investasi pemerintah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara). PMN di RAPBNP 2016 mengalami kenaikan meski pendapatan Negara mengalami penurunan dari target APBN. Kenaikan PMN terjadi pada PT. PLN persero, BPJS Kesehatan, dan PMN pada organisasi/KLI, berikut besaran anggaran:

PMN KEPADA BUMN 2016

*dalam Miliar Rp

BUMN Penerima PMN	APBN	RAPBNP	Selisih
			Nominal	%
PT  Perusahaan  Listrik Negara	10.000,0	23.560,0	13.560,0
BP Jaminan Kesehatan	-	6.827,9	6.827,9
TOTAL		30.387,90	20.387,90

Hilangnya Aset Tanah DKI Jakarta

Oleh: Gurnadi Ridwan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 pasal 45 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah (BMD) menjelaskan bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD meliputi aspek administrasi, fisik, dan hukum. Aspek administrasi adalah segala kelengkapan dokumen yang menunjanga. spek hukum. Aspek hokum adalah bentuk legal sebagai bukti kepemilikan atas BMD, sehingga asset tidak dapat digugat oleh pihak lain. Aspek fisik adalah kejelasan aset yang meliputi; bentuk, luas, lokasi, jumlah, jenis, dan alamat. Berdasarkan data nilai asset daerah yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan bangunan sesuai yang tercantum dalam Neraca Daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

    (dalamrupiah)

AkunAsetTetap	Nilai
(1)	(2)
Tanah	271,561,924,821,489
PeralatandanMesin	13,392,474,082,635
GedungdanBangunan	15,566,967,164,876
Jalan, IrigasidanJaringan	29,357,168,861,315
AsetTetapLainnya	1,318,843,852,752
KonstruksiDalamPengerjaan	1,680,312,848,375

Tabel. AsetTetappadaNeracaPemerintahProvinsi DKI Jakarta TA2013

(Sumber: DTT Manset DKI 2014/ IHPS 2015)

“Beberapa Aset Tanah Pemprov DKI Belum di Sertifikasi”

Oleh : Gurnadi R.

Berdasarkan Permendagri Nomor  17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk tanah harus disertifikatkan atas nama Pemprov DKI Jakarta. Pada Neraca TA 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp. 271.561.924.821.489 (audited). Nilai Aset Tetap tersebut berasal dari kompilasi Aset Tetap Tanah yang berada di 745 satker Pemprov DKI Jakarta.

    (dalamrupiah)

AkunAsetTetap	Nilai
(1)	(2)
Tanah	271,561,924,821,489
PeralatandanMesin	13,392,474,082,635
GedungdanBangunan	15,566,967,164,876
Jalan, IrigasidanJaringan	29,357,168,861,315
AsetTetapLainnya	1,318,843,852,752
KonstruksiDalamPengerjaan	1,680,312,848,375

Tabel. AsetTetappadaNeracaPemerintahProvinsi DKI Jakarta TA2013

(Sumber: DTT Manset DKI 2014/ IHPS 2015)

Membongkar Anggaran Tidak Wajar DPR 2016

Oleh : Gurnadi Ridwan (Peneliti di Seknas Fitra)

Pengadaan dan Perwatan Kendaraan

Fitra membuat rincian pengadaan dan perawatan kendaraan DPR RI dari tahun 2013-2016. Menurut temuan Fitra. Setiap tahunnya anggaran terkait pengadaan dan perawatan kendaraan DPR RI cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2016 terjadi penurunan. Pada tahun 2013 pegadaan untuk biaya pemeliharanan, perbaikan, dan rekondisi kendaraan mencapai Rp. 1.951.480.000. sedangkan pada tahun 2014 pengadaan untuk pembuatan tempat nomor polisi dan akomondasi mencapai Rp. 2.475.896.000. Pengadaan kendaraan pada tahun 2015 mencapai Rp. 15.669.810.000, ini adalah jumlah terbesar dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2016 pengadaan mencapai Rp. 8.767.227.000.

Anggaran pengadaan kendaraan pada tahun 2016 untuk membeli 1 unit Ambulance mencapai RP. 1.700.000.000, sedangkan pada tahun 2015 DPR juga membeli Ambulance lengkap dengan alat kesehatannya sebesar Rp. 1.905.810.000. pembelian 1 unit Ambulance sebesar Rp. 1,7 Miliar pada tahun 2016. Ambulance model apa berharga 1,7 Miliar? oleh karena itu, DPR perlu menjelaskan kepada publik terkait spesifikasi dan urgensinya pengadaan Ambulance, sehigga pengadaan kendaraan di RUP DPR RI bisa diterima dengan akal sehat. Sebagai catatan pengadaan kendaraan pada tahun 2015 yangmencapai Rp. 64 Miliar juga harus jelas pertanggung jawabanya, mengingat angkat jumlahnya yang sangat besar. 

Peran Pendidikan dalam Pertahanan Nasional

Oleh: Kartika DN.

Abstract

               Education is important in the formation of human life. The persistence of national education prepares people to be able to contribute know their obligations towards the state. There are three reasons for the urgency of education required by Indonesian human reasoning. First, logic-based education serves the people realize that they delegate their representatives to the authority is not the responsibility. Second, the correct way of thinking, because thinking mindset of individuals affected by it. Third, to achieve the effectiveness of Pancasila. In the process of democratization, education can deliver the logic state of Indonesia towards the ideal of social transformation in which public participation (civil society) to support the development process of the country's defense chief. In the era of globalization in addition to regular education from an early age, education national defense against the generation Y becomes important in supporting the achievement of a strong national defense.

Key words: Logic education,social transformation,education national defense,national defense

Diplomasi Pertahanan: Mencari Format Peleyesaian Konflik di Laut Cina Selatan

Oleh: Kartika DN.[1]

Abstract

Diplomacy is something that should be and continue to be done in co-operation carried out by countries that have a good cooperation is bilateral or multilateral . Geographical conditions involving several countries in the South China Sea to present the perspective of the truth of each of the countries that are in the surrounding area . Conditions of mutual claims on the South China Sea makes several countries involved in the conflict over the region. Diplomacy needs to be done either political or non-political nature to prevent the ongoing conflict . Diplomacy used as one instrument of command that is important to strengthen the involvement of military forces in the country's defense force or facing even the worst conditions , namely war . Diplomacy in the South China Sea conflict as part of efforts to prevent weapons of war between the countries involved in the region .

Key note: Diplomacy, Military, War.