Ringkasan Atas RAPBN-P 2016

oleh : Gurnadi R.

A.      PMN (Penyertaan Modal Negara)

Didalam pembahasan RAPBNP 2016, pemerintah menganggarkan investasi pemerintah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara). PMN di RAPBNP 2016 mengalami kenaikan meski pendapatan Negara mengalami penurunan dari target APBN. Kenaikan PMN terjadi pada PT. PLN persero, BPJS Kesehatan, dan PMN pada organisasi/KLI, berikut besaran anggaran:

PMN KEPADA BUMN 2016

*dalam Miliar Rp

BUMN Penerima PMN	APBN	RAPBNP	Selisih
			Nominal	%
PT  Perusahaan  Listrik Negara	10.000,0	23.560,0	13.560,0
BP Jaminan Kesehatan	-	6.827,9	6.827,9
TOTAL		30.387,90	20.387,90

Kenaikan PMN untuk program 35.000 MW pada PT. PLN dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program BPJS. Berdasarkan catatan FITRA, PLN dan BPJS belum maksimal dalam tata kelolah keuangan. Sehingga penambahan pada PMN harus dibarengin dengan perbaikan tata kelolah. Pada RAPBNP 2016 pemerintah juga memberikan PMN kepada BUMN dan organisasi lainnya sebagai berikut:

PMN KEPADA BUMN 2016

*dalam Miliar Rp

No.	BUMN Penerima PMN	APBN	RAPBNP	Selisih
				Nominal	%
1	PT Sarana Multi  Infrastruktur	4.160,0	4.160,0	-	-
2	PT Sarana Multigriya Finansial	1.000,0	1.000,0	-	-
3	PT  Penjaminan  Infrastruktur Indonesia	1.000,0	1.000,0	-	-
4	Perum Bulog	2.000,0	2.000,0	-	-
5	PT Pertani	500,0	500,0	-	-
6	PT Perikanan Nusantara	29,4	29,4	-	-
7	PT Rajawali Nusantara Indonesia	692,5	692,5	-	-
8	PT Angkasa Pura II	2.000,0	2.000,0	-	-
9	PT Pelni	564,8	564,8	-	-
10	PT Barata Indonesia	500,0	500,0	-	-
11	PT Hutama  Karya	3.000,0	3.000,0	-	-
12	PT Wijaya Karya	4.000,0	4.000,0	-	-
13	PT  Pembangunan Perumahan	2.250,0	2.250,0	-	-
14	Perum Perumnas	485,4	485,4	-	-
15	PT Jasa Marga	1.250,0	1.250,0	-	-
16	PT Industri Kereta Api	1.000,0	1.000,0	-	-
17	PT Pelindo III	1.000,0	1.000,0	-	-
18	PT Krakatau Steel	2.456,5	2.456,5	-	-
19	PT Bahana Pembinaan Usaha  Indonesia	500,0	500,0	-	-
20	PT Perusahaan Perdagangan  Indonesia	1.000,0	1.000,0	-	-
21	PT  Perusahaan  Listrik Negara	10.000,0	23.560,0	13.560,0	135,6
22	PT Askrindo	500,0	500,0	-	-
23	Perum Jamkrindo	500,0	500,0	-	-
24	PT Amarta Karya	32,1	32,1	-	-
Jumlah		40.420,8	53.980,8	13.560,0	33,5

Sumber: Kementerian Keuangan

PMN KEPADA ORGANISASI/LKI 2016

*dalam Miliar Rp

No.	Uraian	APBN	RAPBNP	Selisih
				Nominal	%
1	Islamic Development Bank (IDB)	80,1	77,8	(2,3)	(2,9)
2	International Fund for Agricultural and Development (IFAD)	41,7	40,5	(1,2)	(2,9)
3	International Finance Corporation (IFC)	0,2	0,2	(0,0)	(2,9)
4	International Development Association (IDA)	45,6	44,3	(1,3)	(2,9)
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	3.737,1	3.629,5	(107,5)	(2,9)
JUMLAH		3.904,7	3.792,3	(112,4)	(2,9)

Sumber: Kementerian Keuangan 

PMN LAINNYA 2016

*dalam Miliar Rp

No.	Uraian	APBN	RAPBNP	Selisih
				Nominal	%
1 2 3 4	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara VIII	4.000,0 - 25,0 32,8	4.000,0 6.827,9 25,0 32,8	- 6.827,9 - -	- - - -
JUMLAH		4.057,8	10.885,7	6.827,9	168,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data diatas, hannya organisasi/KLI saja yang mengalami penurunan PMN, sisanya semua sesuai dengan APBN 2016 kecuali PT. PLN dan BPJS. Jika ditotal, besaran PMN di RAPBNP 2016 sebesar Rp. 68.658,80 Miliar. Anggaran yang besar ini tentu harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pendapatan pemerintah pada RAPBNP mengalami penurunan. BUMN yang tidak menyerahkan Laporan aset dan tata kelolahnya masih buruk, PMN’nya harus ditahan. Hal tersebut dilakukan agar BUMN melakukan perbaikan tata kelolah keuangan.  

B.      Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc:

Bencana lumpur lapindo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 54,3 Miliar pada RAPBNP 2016. Sebelumnya dana antisipasi bencana lumpur lapindo tidak mendapatkan anggaran dalam APBN 2016. Anggaran tersebut tentu menjadi sorotan FITRA, mengingat bencana tersebut disebabkan karena ulah perusahaan (bukan negara). Pemberian anggaran pada antisipasi bencana lumpur lapindo, tentu harus mengedepankan asas rasionalitas dan hukum. Jangan sampai APBN digunakan untuk kepentingan kelompok, dalam hal ini perusahaan. Hal tersebut tentu akan membebani APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, di tengah menurunnya target pendapatan Negara dan hutang yang besar.

Diatas adalah grafik defisit dan pembiayaan, dimana terdapat pembiayaan nonhutang, hutang, dan anggaran. Pada 2016 kita bisa melihat bahwa pendapatan Negara lebih kecil ketimbang hutang dengan selisih Rp. 2,48 triliun. Anggaran antisipasi lumpur lapindo yang diambil dari anggaran nonhutang tentu berdampak dan membebani APBN.

c. Dana desa

Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2016 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2016. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara. Perubahan tersebut selanjutnya berakibat pada perubahan transfer ke daerah dan dana desa.

d. Dana kesehatan

Mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat, antara lain melalui alokasi PMN kepada BPJS Kesehatan demi keberlanjutan program JKN

e. Infrastuktur

Mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah;

f. tax amnesty

Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Salah satu perubahan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah adalah melalui kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure. Sebagai langkah untuk mengamankan pendapatan perpajakan. FITRA menilai langkah tersebut menguntungkan para pengemplang pajak, bisa juga kebijakan tax amansty merupakan karpet merah bagi koruptor. Pembahasan tax mansety sangat jelas dipaparkan dalam APBNP 2016, bisa jadi kebijakan tax amnesty akan segera di goalkan pemerintah.

“Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:………. dan (5) pelaksanaan kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure……….”