APBD DI TAHUN POLITIK

Pembicara: Endi Jaweng, Yenny Sucipto, Ray Rangkuti, Gulfino C., dan Gurnadi R.
Konpers SEKNAS FITRA APBD di Tahun Politik.

Pilkada serentak pada tahun 2018 menyajikan 574 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Berdasarkan data olah FITRA, dari 574 pasang calon kepala daerah, 38% merupakan pejabat eksekutif dan legislatif, sedangkan pejabat yang merupakan kepala atau wakil kepala daerah seperti bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, dan wakil gubernur mencapai 19%. Pejabat daerah tersebut tidak semua menjadi Incumbent, ada juga yang menyalonkan diri ke jenjang kebih tinggi seperti bupati/ walikota mencalonkan menjadi gubernur, atau mencalonkan diri di wilayah lain.

Banyaknya kepala daerah dalam pilkada tentu harus dikawal dengan baik karena berpotensi memanfaatkan jabatan, hal tersebut tentu akan mencoreng nilai demokrasi apa lagi sampai mengorbankan kepentingan publik seperti penyalahgunaan anggaran APBD untuk kepentingan pilkada. Berikut adalah modus-modus politisasi APBD ditahun politik:

FITRA: Realisasi Pajak Rendah dan Utang Negara Terus Membengkak

Yenny Sucipto, Gulfino, dan Gurnadi 

Tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai realisasi APBN 2017 mengecewakan. Peneliti FITRA Gurnadi Ridwan menyebutkan ada beberapa tema besar yang menjadi kritikan lembaganya. 

Pertama, realisasi pajak yang meleset dari target. Bahkan, sejak 2015, realisasi pajak selalu kurang dari 90 persen. Menurut Gurnadi, di antara faktor penyebab rendahnya realisasi pajak ialah tingginya ketergantungan terhadap sektor migas, lesunya daya beli masyarakat terhadap produk domestik, dan tata kelola pajak yang kurang optimal. 

Kenaikan Tunjangan DPRD Bakal Bebani APBD

Jakarta – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenaikan tunjangan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah N 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada 2 juni 2017. Kenaikan tunjangan dinilai bakal bebani APBD. “Naiknya tunjangan anggota DPRD se-Indonesia melalui PP 18/2017 tentu menjadi anomali ditengah defisit anggaran,” kata Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Jakarta, Selasa (25/7).

Reformasi Birokrasi atau Reformasi Pimpinan?

Penulis: Prijono Tjiptoherijanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

"BIROKRAT tulen adalah seorang yang benar-benar mempunyai bakat menakjubkan. Dia menulis dalam bahasa Inggris yang tidak dipahami semua orang di dunia. Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat peraturan yang sangat membingungkan dan tidak mungkin bisa dijalankan." Sindiran Henry Mencken yang ditulis pada 1930 itu sangat tajam menghunjam jantung para aparatur negara. Birokrasi pemerintahan yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat.Tidak mengherankan kalau kemudian, Dr Eko Prasojo, guru besar dari Universitas Indonesia, merasa gerah melihat prinsip-prinsip 'good governance' yang menjadi acuan bagi banyak negara di dunia tidak berjalan di RI.

Koalisi Reformasi Birokrasi menolak pembubaran KASN

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Reformasi Birokrasi menolak pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, komisi yang baru berdiri dua tahun itu masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi birokrasi.

Anggota Koalisi Reformasi Birokrasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Gurnadi mengatakan, wacana pelemahan atau pembubaran KASN itu terkandung dalam Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

“Melanggar etik, Koalisi Penegak Citra DPR laporkan 4 anggota DPR ke MKD”

Oleh : Gurnadi R. 

Ahmad Hanafi (IPC) bertemu dengan perwakilan MKD untuk menyerahkan berkas dan dokumen pengaduan.

 

Pada Rabu, 9 November 2016, Koalisi Penegak Citra DPR yang diwakili FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), IPC (Indonesia Parliamentary Centre), Kopel (Komite Pemantau Legislatif), dan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), mendatangi MKD (Makamah Kehormatan Dewan), hal ini terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah anggota DPR. Beberapa oknum DPR terlihat mendampingi sidang kasus mantan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Bareskim Mabes Polri.

Aksi 4 November 2016 : Sebuah Sejarah

Oleh: Gurnadi R.

".......And if you can't help them, at least don't hurt them." -Dalai Lama-

Aksi 4 november 2016 merupakan respon umat islam atas pernyataan gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Pak Ahok dianggap menistakan agama, ketika sedang melakukan kunjungan dinas di kepulauan seribu. Diperkirakan hampir 200.000 demonstran memenuhi ring satu RI. Dalam agenda aksinya, demonstran melakukan longmuch dari Patung Kuda menuju Istana RI. Demonstran tidak hannya berasal dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusatenggara. 

Aksi 4 november, tersebut menunjukan bahwa solidaritas keagamanan tidak hannya ditingkat lokal (jakarta) dan elit (pemuka agama), tetapi juga muslim secara keseluruhan (apapun latar belakang sosial-ekonomi). Jika dilihat kacamata positif, hal ini tentu bisa menjadi kekuatan di masa mendatang, tinggal bagaimana negara dan organisasi terkait menata menjadi gerakan yang konstruktif dan positif. Kecepatan dan kepekaan negara menangkap situasi ini, tentu menetukan kesatuan bangsa kedepan.