Kenaikan Tunjangan DPRD Bakal Bebani APBD

Jakarta – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenaikan tunjangan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah N 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada 2 juni 2017. Kenaikan tunjangan dinilai bakal bebani APBD. “Naiknya tunjangan anggota DPRD se-Indonesia melalui PP 18/2017 tentu menjadi anomali ditengah defisit anggaran,” kata Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Jakarta, Selasa (25/7).

Reformasi Birokrasi atau Reformasi Pimpinan?

Penulis: Prijono Tjiptoherijanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

"BIROKRAT tulen adalah seorang yang benar-benar mempunyai bakat menakjubkan. Dia menulis dalam bahasa Inggris yang tidak dipahami semua orang di dunia. Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat peraturan yang sangat membingungkan dan tidak mungkin bisa dijalankan." Sindiran Henry Mencken yang ditulis pada 1930 itu sangat tajam menghunjam jantung para aparatur negara. Birokrasi pemerintahan yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat.Tidak mengherankan kalau kemudian, Dr Eko Prasojo, guru besar dari Universitas Indonesia, merasa gerah melihat prinsip-prinsip 'good governance' yang menjadi acuan bagi banyak negara di dunia tidak berjalan di RI.

Koalisi Reformasi Birokrasi menolak pembubaran KASN

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Reformasi Birokrasi menolak pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, komisi yang baru berdiri dua tahun itu masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi birokrasi.

Anggota Koalisi Reformasi Birokrasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Gurnadi mengatakan, wacana pelemahan atau pembubaran KASN itu terkandung dalam Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.